KETAPANG – Isu pertemuan yang berlangsung di lingkungan Rumah Jabatan Wakil Bupati Ketapang yang sempat memicu perhatian publik dan ditafsirkan sebagai kegiatan yang diduga melanggar aturan pengelolaan aset daerah, kembali menghangat seiring dengan adanya perbedaan pendekatan dalam penyampaian penjelasan.
Sebelumnya, pemberitaan mengenai kegiatan tersebut pertama kali dipublikasikan oleh media jurnalkalbar.com dengan judul yang menyoroti dugaan pelanggaran aturan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan yang dipimpin Ketua DPC Hanura Jamhuri Amir, S.H., berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026, dan menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian lokasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, setelah pemberitaan tersebut beredar, muncul penjelasan dari pihak DPC Partai Hanura Kabupaten Ketapang yang disampaikan melalui dua media berbeda, yaitu buser86.id dan kabarpost.id.
Penyampaian klarifikasi ini dilakukan pada saat narasi awal pemberitaan klarifikasi masih dalam proses penyempurnaan , sehingga menimbulkan penilaian bahwa hal tersebut dinilai tidak pantas dilakukan.
“Masih dalam tahap penyempurnaan narasi klarifikasi yang dikirimkan sekretaris hanura ke redaksi, tiba tiba saja sudah beredar di media lain, jadi klarifikasi yang sudah kita sempurnakan tidak jadi kita tayangkan,” Ujar dewan redaksi jurnalkalbar.com
Dalam klarifikasi yang disampaikan, pihak DPC Hanura menegaskan bahwa pertemuan yang berlangsung bukanlah rapat koordinasi atau kegiatan resmi partai, melainkan sekadar kegiatan silaturahmi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan jajaran pengurus baru DPC Partai Hanura periode 2025–2030 kepada Wakil Bupati Ketapang. Dijelaskan pula bahwa Wakil Bupati selain menjabat sebagai pejabat daerah, juga berkedudukan sebagai Ketua DPC Partai Hanura yang terpilih sekaligus pembina partai politik tersebut.
Pihak DPC Hanura juga menyadari bahwa Rumah Dinas Jabatan tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan yang bersifat politik praktis. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa pertemuan yang berlangsung hanya sebatas kegiatan perkenalan dan silaturahmi, tanpa ada agenda pembahasan program kerja atau pengambilan keputusan partai.
“Pada intinya, kegiatan tersebut bukan rapat koordinasi partai, tetapi hanya pertemuan silaturahmi pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Ketapang untuk memperkenalkan para pengurus baru periode 2025–2030. Sebagai pembina partai politik sekaligus Ketua DPC yang terpilih, Wakil Bupati menerima kunjungan tersebut sebagai bentuk komunikasi dan perkenalan internal. Kami menyadari bahwa rumah dinas jabatan tidak dibenarkan untuk kegiatan politik, namun dalam hal ini hanya menerima silaturahmi di tempat tersebut,” demikian bunyi keterangan resmi yang disampaikan kepada kedua media tersebut.
Penyebaran klarifikasi ini melalui media yang berbeda justru menimbulkan ketidakpuasan dari pihak jurnalkalbar.com sebagai media pertama yang mempublikasikan isu ini. Pihak media tersebut menyatakan merasa dirugikan dengan adanya penyebaran penjelasan yang dilakukan secara terpisah melalui media lain, tanpa ada upaya koordinasi atau pemberian penjelasan secara langsung kepada media yang pertama kali memberitakan peristiwa tersebut.
Menurut penilaian dari kalangan pengamat media, penyampaian klarifikasi melalui media yang berbeda pada saat informasi masih hangat dinilai dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan menciptakan persepsi bahwa terdapat upaya untuk mengarahkan narasi pemberitaan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPC Hanura maupun Wakil Bupati belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait perasaan ketidakpuasan yang disampaikan oleh jurnalkalbar.com. Publik pun menanti adanya upaya penyelesaian yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas, serta agar alur penyampaian informasi dapat berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku
Red: JK
